15+ Contoh Usaha Hinder Ordonantie dan Non Hinder Ordonantie

Berbicara tentang bisnis, rasanya tidak akan habis. Mulai dari bisnis itu berdiri hingga bisnis itu berjalan. Tahukah kamu bagi sobat yang ingin membangun usaha perlu memperhatikan contoh usaha hinder ordonantie dan pedomannya.

Cukup asing untuk didengar bukan? Apa sih itu hinder ordonantie? Kabaranya juga ada yang namanya non hinder ordonantie. Simak terus hingga tuntas ya.

Apa itu Hinder Ordonantie

Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang ditulis Jhon (1997: 299) mengatakan bahwa hinder adalah menghalangi, merintangi dan mengganggu. Kemudian, ordinance adalah perintah, tata tertib dan peraturan. Secara singkatnya, Hinder Ordonantie berarti peraturan untuk hal yang mengganggu.

Secara definisi, bisa kita artikan bahwa izin Gangguan atau Hinder Ordonantie adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan gangguan dan bahaya kerugian, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

Salah satu dari jenis pungutan atau retribusi yang cukup signifikan adalah retribusi izin gangguan atau hinder ordonantie (HO). Contoh usaha hinder ordonantie perlu dipelajari bagi kamu yang ingin terjun ke dunia bisnis.

Dasar hukum izin gangguan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mungkin kamu suka: cara memulai bisnis konveksi

Tujuan Pemberian Izin Gangguan atau Hinder Ordonantie

Sebenarnya apa sih tujuan dari adanya Hinder Ordonantie ini? Berikut tujuannya:

  • Pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat setempat.
  • Kedua, mengontrol gangguan dari kegiatan usaha
  • Ketiga, memastikan perolehan tempat usaha yang layak
  • Keempat, menciptakan daerah yang tertib melakukan usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing tempat

Perusahaan Hinder Ordonantie

Perusahaan yang seperti apa aja sih masuk sebagai perusahaan Hinder Ordonantie? Berikut bidang contoh usaha hinder ordonantie (tergantung Perda yang berlaku di masing-masing daerah):

  1. Industri
  2. Perdagangan
  3. Ketenagakerjaan
  4. Kesehatan
  5. Pariwisata
  6. Jasa dan lainnya

Contoh Usaha Hinder Ordonantie

Setiap daerah punya peraturan daerahnya masing-masing. Pada contoh usaha hinder ordonantie kali ini saya rangkum atas beberapa masukan peraturan daerah yang ada.

Secara umum, pemungutan berupa retribusi ini hadir karena beberapa kriteria gangguan. Berdasarkan beberapa aspek, kriteria tersebut mencakup intensitas gangguan dan sumber gangguan seperti berikut:

  1. Lingkungan
    Ada gangguan pada fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara yang bersumber dari getaran atau aktivitas yang membuat kebisingan.
  2. Sosial Kemasyarakatan
    Adanya gangguan yang mempengaruhi ketertiban umum atau menimbulkan gangguan pada kehidupan bermasyarakat.
  3. Ekonomi
    Adanya ancaman berupa penurunan produksi usaha masyarakat sekitar. Atau bisa juga berupa penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha tempat tinggal masyarakat.

Berdasarkan kriteria gangguan tersebut, berikut adalah contoh usaha hinder ordonantie yang perlu menerapkan izin gangguan.

Contoh Usaha Hinder Ordonantie
Contoh Usaha Hinder Ordonantie
  1. Klub Malam yang berpotensi menimbulkan gangguan seperti suara yang bising dan gaduh.
  2. Cafe seperti Kedai Kopi
  3. Tempat Karaoke
  4. Rumah makan atau Restoran
  5. Ritel atau toko modern misalnya Bisnis Jualan Gorden
  6. Biro perjalanan wisata atau Travel Agent
  7. Toko bahan / bahan bangunan yang melakukan aktivitas dengan menimbun bahan
  8. SPBU
  9. Bengkel mobil atau motor
  10. Showroom mobil atau motor
  11. Usaha yang menyimpan, menjual bahan berbahaya dan/atau beracun atau mudah terbakar seperti tabung gas elpiji.
  12. Usaha pangkas rambut (Barbershop)
  13. Penambang pasir
  14. Pandai besi
  15. Usaha Catering
  16. Penjahit

Contoh Usaha Non Hinder Ordonantie

Hinder Ordonantie itu artinya peraturan untuk hal yang mengganggu. Sedangkan, penambahan kata “Non” berarti sudah jelas yaitu yang bukan peraturan untuk hal yang mengganggu.

Contoh usaha hinder ordonantie berkaitan dengan usaha yang mengganggu orang sekitar seperti klub malam yang menimbulkan kebisingan, perusahaan tekstil yang mengakibatkan adanya limbah, dan sejenisnya.

Nah, pada contoh usaha non hinder ordonantie kebalikan dari hal itu. Contohnya adalah usaha yang mampu memberi kontribusi positif atau bermanfaat.

Berikut contoh usaha non hinder ordonantie yang bisa menjadi pengetahuan untuk kamu:

  1. Perusahaan jasa seperti ojek online yang punya manfaat untuk memudahkan kita dalam bepergian dan antar jemput barang/makanan.
  2. Distributor makanan yang membantu pemerintah dalam membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.
  3. Badan pengumpulan zakat seperti LAZ, UPZ yang menghimpun dana untuk disalurkan kembali kepada yang membutuhkan.
  4. Bank sampah yang mengelola dan mendaur ulang sampah demi kebersihan lingkungan.

Apakah sudah sesuai dengan standar ketentuan yang diatur oleh pemerintah? Jawabannya, kembali lagi pada peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Contoh di bawah ini adalah pedoman contoh usaha hinder ordonantie pada Kota Pekanbaru.

Prosedur Memperoleh Izin Gangguan / Hinder Ordonantie

Penelitian Pailis (2010) menjelaskan bagaimana prosedur untuk memperoleh izin gangguan atau hinder ordonantie di Kota Pekanbaru. Berikut adalah prosedurnya:

  • Pertama, mengurus surat rekomendasi dari camat tentang keberadaan lokasi tempat usaha.
  • Kedua, mengurus surat rekomendasi ke Bapedalda Kota Pekanbaru tentang kelayakan lingkungan usaha
  • Ketiga, mengajukan permohonan penerbitan inn gangguan dari Walikota Pekanbaru melalui bagian perkotaan Pemerintah Kota Pekanbaru ;
  • Keempat, penerbitan izin gangguan dari Walikota Pekanbaru. Penerimaan atas retribusi izin gangguan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha, pasal 3 mengemukakan kewajiban izin tempat usaha adalah bagi pengusaha yang menggunakan tempat usaha baik untuk kepentingan usaha jenis HO (Hinder Ordonantie) maupun bukan jenis HO (Non Hinder Ordonantie).

Baca juga: Cara Memulai Bisnis Sandal Jepit

Contoh Pedoman Retribusi Izin Gangguan – Hinder Ordonantie di Kota Pekanbaru

Pada contoh usaha hinder ordonantie di atas, pasti teman-teman sudah tergambarkan usaha yang bagaimana yang dimaksud. Nah, pada bagian ini menjelaskan mengenai contoh pedoman dari retribusi izin gangguan – ho.

Adapun jenis jenis-janis dari usaha/perusahaan dengan intensitas gangguan ditetapkan berdasarkan pasal 11 ayat 1 (a) adalah untuk usaha yang termasuk jenis hinder ordonantie/HO, perhitungannya didasarkan atas perkalian luas tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi jalan dan tarif retribusi izin gangguan (hinder ordonantie/HO) dengan pedoman :

1. Tarif luas ruangan tempat usaha :

  • 01 s/d 100 Meter Persegi : Rp. 7.500,00/M2
  • 101 s/d 200 Meter Persegi : Rp. I0.000,00/M2
  • 201 M2 keatas dikenakan biaya tambahan : Rp.2000,00/M2

Setiap biaya tambahan, biaya tambahan ini dihitung setelah didapat perkalian 200 M2.

2. Indeks tempat usaha :

  • Lebar jalan 6 Meter : 1
  • Lebar jalan 6 s/d 12 meter : 1 ½
  • Lebar jalan + 12 Meter : 2

3. Indeks gangguan tempat usaha :

  • Usaha/perusahaan yang intensitas gangguan besar/tinggi : 2
  • Usaha/perusahaan yang intensitas gangguan keeil/rendah : 1

Objek retribusi gangguan oleh Perda Kota Pekanbaru No 7 tahun 2000 pasal 1 (e) adalah setiap jenis usaha baik perseorangan maupun persekutuan yang berdasarkan atas hukum benda ataupun persetujuan memakai atau menguasai sesuatu benda tak bergerak untuk keperluan menjalankan kerja nafkahnya atau perusahaanya, yang untuk mendirikannya atau meniperluasnya menurut perundang-undang yang berlaku.

Point (j) menjelaskan tentang subjek retribusi adalah orang atau badan yang mendirikan atau memperluas usaha dalam Kota Pekanbaru (dalam hal ini mengambil contoh pada Perda Kota Pekanbaru).

Demikian penjelasan mengenai contoh usaha hinder ordonantie dan non hinder ordonantie serta contoh pedoman retribusinya. Semoga bisa bermanfaat ya sobat.

Sumber:

Pailis, A.E., Darmayuda, Aqualdo, N., 2010. Analisa Peranan Retribusi Izin Gangguan (Hinder Ordonantie/HO) sebagai Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru, Jurnal Ekonomi.

Bagikan:

Tinggalkan komentar